Complexity of Papua

Kekompleksitasan konflik yang terjadi di Tanah Papua, semakin menguatkan stigma bahwa pulau di timur Indonesia itu selalu penuh kontradiksi. Wajah alam pegunungan dan lembah yang asri dan damai, dengan sumber daya alamnya yang melimpah, tetapi juga sebagai provinsi dengan penduduk sangat  miskin dan terkebelakang belum lagi penuh kekerasan.

Masyarakat Babo khususnya Desa tanah Merah dan Desa Saengga, Kabupaten Manokwari merasa tertipu dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada perusahaan Beyond Petroleum (BP) disalahgunakan. Sikap akomodatif yang ditunjukkan masyarakat Babo selama ini ternyata tidak diimbangi oleh niat baik perusahaan untuk memenuhi janji-janji manisnya, dengan memberikan hak-hak warga masyarakat sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan sebelumnya. Babo adalah wilayah kecamatan di Kabupaten Paniai yang secara geografis terletak di Jantung Hati Pulau Papua, tepatnya berada di daerah Wissel Maren .”. 7.2.1.

Langkah BP Indonesia di Bintuni Mulus, Beni Konflik Mulai Muncul Ambisi BP Indonesia untuk menyedot gas alam di Teluk Bintuni-Papua, tampaknya bakal berjalan mulus. Setelah AMDALnya disetujui oleh komisi penilai AMDAL Pusat pada bulan Mei lalu kini BP sedang ancang-ancang untuk melaksanakan EPC (Engineering Procurement and Construction). Salah satunya adalah membangun lapangan terbang sepanjang 2.000 m dan lebar 150 m serta rehabilitasi dermaga pelabuhan laut Babo.

Tertutupnya Ruang Demokrasi Militer Indonesia dan pada umumnya militer di dunia adalah anti terhadap Demokrasi. Setiap kali ada ruang demokrasi yang muncul di Papua sering ditutup dengan melakukan penekanan dengan pendekatan militeristik. Hal ini yang dialami oleh bangsa Papua Barat sejak dianeksasikan ke Indonesia oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan ekonomi dan politik di Papua Barat.

Jika dilihat dari sejarahnya Papua mempunyai masalah yang sangat kompleks dikarenakan beberapa sebab yang memantik api kekerasan di Papua sendiri. Pertama, kekerasan itu dilihat dalam konteks sejarah masa lalu yang keras dan destruktif. Bahwa kekerasan itu tidak terlepas dari sejarah kekerasan di masa lalu di mana Papua dijadikansebagai daerah operasi militer (DOM) yang tentu saja melanggar HAM dan sangat melukai hatirakyat Papua. Dengan demikian, hingga kini Papua selalu merasa diri diperlakukan diskriminatif dan militeristik. Perilaku dan penilaian itulah yang diteruskan hingga sekarang. Kedua, tingginya arus imigrasi yang tentu saja kian menambah tingginya populasimasyarakat non Papua. Pada mulanya, arus imigrasi dilihat sebagai sesuatu yang biasa saja dantidak merugikan penduduk asli Papua, lantaran Papua memiliki luas geografis yang tak tertandingioleh luas geografis daerah lain di Indonesia, dengan jumlah penduduk asli Papua yang belumseberapa. Tetapi, lama kelamaan masyarakat Papua melihat itu sebagai sebuah tantangan aliasmasalah baru bak monster, yang jika tidak dikendalikan, akan merugikan masyarakat asli Papua, dimana akan semakin meminggirkan eksistensi masyarakat asli Papua. Ketiga, arus deras investasi ke Tanah Papua. Masyarakat Papua yang terdidik semakinsadar bahwa dari program investasi itu, masyarakat Papua sungguh dirugikan lantaran setiap hariyang dipertontonkan adalah ketidakadilan ekonomi. Bahwa, yang menikmati hasil bumi Papua bukan masyarakat Papua, tatapi orang-orang Jakarta dan negara asing. Papua merasa diri hanya mendapatkan uang recehan sambil terus menyaksikan tanah ulayatnya digerogoti tanpa batas oleh pihak asing, dan kepada mereka hanya ditinggalkan sampah-sampah berupa bebatuan, racun limbah berbahaya, dan lubang menganga lebar yang tidak bisa digunakan lagi. Keempat, hancurnya adat istiadat dan tradisi budaya luhur yang sangat dijunjung tinggioleh penduduk asli. Kehadiran perusahaan asing dan ditambah lagi dengan tingginya arus imigrasi kian menambah derasnya arus budaya teknologi komunikasi dan informasi. Itu yang kemudian mulai dilihat sebagai suatu ancaman serius terhadap keberadaan adat-istiadat Papua. Perilaku dan gaya hidup masyarakat Papua, terutama di perkotaan semakin terpengaruh oleh budaya asing-Baratyang kian deras masuknya. Perilaku dan gaya hidup mereka pun semakin jauh dari adat istiadat Papua.

            Akan tetapi pada class review kali ini kami akan mengkhususkan apa yang terjadi dengan BP, TNI/militer, Polisi, OPM, milisi Papua dan tentunya juga pemerintah. Berdasarkan apa yang S. Eben Kirksey tulis dalam artikelnya “Don’t Use Your Data as a Pillow”. Dengan cukup gambling Kirksey menerangkan bahwa disana terdapat konflik yang amat komplek antara BP, TNI/militer, polisi, OPM, milisi Papua dan tentunya pemerintah.  Trauma masyarakat terhadap militerisme harus dipulihkan dengan tidak terus menerus melakukan pendekatan terhadap persoalan masyarakat dengan cara kekerasan.  Stigma separatisme jangan terus dipertahankan hanya sebagai pembenaran untuk mempertahankan pendekatan keamanan di Papua. Keamanan terbukti tidak menyelesaikan masalah, justru semakin mendorong lahirnya kekerasan dan kian menambah trauma masyarakat Papua.