Class Review9

Judul : Habis Manis Sepah di Buang (Papua)

Pada pertemuan kali ini entah mengapa pa Lala tidak menggunakan power point seperti yang telah dilakukan pada pertemuan yang sudah-sudah. Pada pertemuan kali ini juga pa Lala tidak berada di kelas (sampai selesai) karena tiba-tiba tim dari akreditasi kampus datang untuk menilai jurusan kita.

Pada pertemuan kali ini seperti biasanya saya menjadi orang pertama yang mendapat pertanyaan dari pa Lala mengenail Class Review yang sudah saya tulis. pertanyaan pa Lala “Apa  yang terjadi pada TNI yang berada di Papua?” jawaban saya “ para TNI di sana banyak melakukan pelanggaran HAM contohnya salah tembak yang dilakukan TNI kepada warga Papua”.  Pa Lala menambahkan kalau hal yang harus kita bahas adalah mengenai masalah ekonomi, jadi jangan fokus terhadap pelanggaran HAM di Papua.

Informasi terkini mengenai keadaan di proyek raksasa gas dan LNG di wilayah Kepala Burung Papua Barat, yang

dioperasikan oleh perusahaan energi multinasional dari Inggris, BP.

Lebih dari dua tahun telah berlalu sejak proyek gas alam cair (LNG) Tangguh mulai berproduksi, tapi pertanyaan mengenai BP dan proyeknya senilai US$5 milyar di Teluk Bintuni, Papua Barat, itu masih menggantung. Peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain tahun lalu menimbulkan pertanyaan yang kurang menguntungkan bagi BP. Bencana minyak Teluk Meksiko menggaris bawahi tingginya biaya lingkungan dan sosial dari pengeboran minyak dan gas. Dalam hal Papua Barat, biaya ini kurang terlihat oleh dunia luar karena akses atas berita mengenai Tangguh dan komunikasi di wilayah itu. Meskipun terdapat risiko sosial,

HAM dan lingkungan, BP terus memaksakan rencananya untuk memperluas proyek LNG Tangguh: 'kereta' produksi ketiga akan dibangun tahun 2014, menyusul dua kereta lain yang sudah berproduksi.

BP juga telah memperoleh konsesi eksplorasi lepas pantai untuk minyak dan gas di Laut Arafura, di selatan Timika, dan diduga akan merencanakan untuk mendapatkan konsesi minyak dan gas lagi di daerah sekelilingnya. Ditambah dengan empat kontrak gas metana batubara (coal bed methane) di Kalimantan Tengah dan satu kontrak proyek gas di Kalimantan Timur,1 yang baru ditandatangani, maka komitmen BP untuk memperluas kepentingannya di Indonesia semakin jelas.2 Permintaan akan LNG dari luar negeri tetap tinggi, sementara LNG Tangguh diekspor ke pasar Cina, A.S. dan Korea Selatan. Jepang dan Taiwan juga merupakanimportir potensial untuk LNG Tangguh. Selain itu, BP telah melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak untuk mulai memasok LNG ke pasar Indonesia. Ada laporan mengenai kontrak potensial untuk memasok LNG ke pembangkit listrik di Sumatra Utara3 dan bahkan kemungkinan untuk memasok LNG untuk pabrik petrokimia baru yang diusulkan di Papua Barat sendiri.4 Jelas bahwa permintaan atas pasokan energi yang semakin besar mendorong Indonesia untuk mencoba memenuhinya, khususnya melalui proyek Tangguh. BP dan rekan Indonesianya BP Migas tengah berusaha untuk memanfaatkan keadaan ini. Sementara itu, dengan latar belakang pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia,5 dorongan untuk mendapatkan keuntungan dan pertumbuhan yang lebih besar semakin kuat dengan adanya pengumuman bahwa pemerintah Indonesia tengah melakukan negosiasi ulang harga kontrak penjualan LNG dengan salah satu konsumen Tangguh terbesar, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Tangguh sebagai 'pembangunan' dari atas ke bawah dan peran TIAP

Awan gelap yang menyelimuti ufuk di balik sumber keuntungan energi Teluk Bintuni ini adalah situasi politik yang berbahaya yang kini berkembang di Papua Barat. Selama bertahuntahun, DTE telah melaporkan situasi HAM di Papua Barat dan menyoroti perlunya pemerintah dan perusahaan mempertimbangkan masyarakat setempat dalam pembuatan prakarsa baru dan penentuan kebijakan pemerintah. DTE telah menyerukan secara terus menerus agar

pembangunan harus mengakar dan menjawab kebutuhan, kepentingan dan prioritas masyarakat setempat. Sementara itu, proyek raksasa seperti BP Tangguh terus didorong dengan alasan untuk membawa kemajuan dan pembangunan bagi Papua Barat, meskipun tujuan utama mengeruk sumber daya alam adalah untuk memenuhi permintaan akan energi dan pasar dari negeri yang teramat jauh.

Sejak dimulainya proyek Tangguh, DTE, bersama dengan berbagai ornop dan organisasi masyarakat sipil, telah menghadiri pertemuan Majelis Penasehat Independen Tangguh (TIAP) guna mendorong BP agar mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam, serta untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat setempat atas perusahaan raksasa ini. TIAP dibentuk oleh BP tahun 2002 untuk "memberikan nasihat eksternal kepada pengambil keputusan senior terkait dengan aspek non-komersial proyek LNG Tangguh". Kemandirian dan efektivitas proses TIAPsemakin dipertanyakan. Tahun 2009, Lord Hannay, salah seorang anggota majelis TIAP, menuduh beberapa ornop berteriak-teriak tak beralasan untuk mencari perhatian atas situasi HAM di Papua.

Dua tahun telah berlalu, meskipun BP Tangguh telah melakukan usaha untuk melindungi diri dari beberapa masalah terkait engan kegiatannya di Papua Barat, tampaknya proyek itu tak akan dapat menghindari terperosok dalam masalah yang lebih luas di Papua. Konflik, pembunuhan, mogok kerja dan korupsi terus menghantui tambang Rio Tinto-Freeport dekat Timika7 dan meningkatnya kekerasan di Papua secara umum berarti masalah semakin mendekati Tangguh. Komisi HAM Asia baru-baru ini melancarkan aksi mendesak mengenai penahanan dan pemenjaraan sejumlah aktivis dengan dakwaan 'pemberontakan' karena mengibarkan bendera bintang kejora di ibukota wilayah Manokwari.8 Di awal September, jurnalis yang meliput protes pemilik tanah adat dipukul oleh kepala distrik di Sorong Selatan dan asistennya dan ditekan agar membuat berita yang menguntungkan mereka.9 Kejadian-kejadian tersebut tidak berhubungan langsung dengan BP Tangguh, tetapi menjadi bukti meningkatnya ketegangan dan ketidakpuasan di wilayah itu pasca Konferensi Damai di bulan Juli (lihat halaman 6) dan perkembangan politik lainnya. Masih banyak ketidakpuasan lain terkait dengan gagalnya Otonomi Khusus untuk mengangani masalah Papua. Masalah keseimbangan jumlah penduduk lokal dan pendatang juga menambah ketegangan. Laporan terbaru mengenai situasi umum di Papua Barat meramalkan bahwa penduduk asli, yang sekarang berjumlah sekitar setengah dari seluruh penduduk, akan kalah jumlahnya menjadi dua banding satu dibandingkan dengan jumlah penduduk pendatang dalam waktu sepuluh tahun mendatang.10 Semua ketegangan ini hanya akan semakin parah dengan semakin terpinggirkannya penduduk asli setempat

Membiarkan Papua Merdeka?

Berita mengejutkan tayang di situs Indonesia Today. Ulil Abshar Abdalla bilang, "Biarkan saja Papua merdeka." Tokoh yang pernah menjadi orang nomor satu dan ikon Jaringan Islam Liberal ini dengan enteng mengatakan, "Biar saja Papua merdeka." Seakan pengorbanan para pahlawan yang berjuang merebut Irian Barat (sebagaimana disebut saat itu) tidak ada arti dan harganya sama sekali dalam pandangan orang tersebut.Siapapun yang pernah mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia pasti tahu, minimal secara umum,perjuangan merebut Irian Barat. Betapa banyak pahlawan yang gugur dalam beberapa operasi militerseperti operasi Trikora dan Pertempuran Laut Aru yang mengakibatkan hancurnya KRI Matjan Tutul.Apakah layak seorang liberal dengan enteng melontarkan pendapat, "Biarkan saja Papua lepas dariIndonesia," tanpa memperhitungkan pengorbanan para pahlawantersebut?Permasalahan Papua memang rumit, namun akarnya sudah jelas, ketidakadilan di berbagai bidangterutama ekonomi. Perusahaan-perusahaan penambangan asing dengan enaknya mengeruk kekayaan alam Papua sementara rakyat di sana masih berbaku hantam dalam bentuk Perang Antar Suku.

 Rakyat Papua hingga hari ini masih banyak yang terbelakang, miskin, dan primitif. Mungkin tradisi perang antar suku itu memang sengaja dipelihara agar kekayaan alam Papua bisa dikeruk dengan mudah. Ketidakadilan itu sendiri berawal dari lemahnya ketegasan pemerintah dalam menghadapi intervensi asing, terutama dari Barat khususnya Amerika Serikat. Ditambah lagi dengan merajalelanya korupsi di berbagai bidang, termasuk di tubuh partai si Ulil sendiri. Semua itu semakin membenarkan kebenaran pepatah lama di Indonesia, "Kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak tampak." Orang-orang liberal yang mulutnya berbusa-busa menyerukan kebebasan ternyata malah menjerumuskan Indonesia ke dalam penjajahan moderen yang jauh lebih mengerikan daripada penjajahan era kolonial. Jika benar Papua merdeka dan lepas dari NKRI, apakah rakyatnya bakal sejahtera? Belum tentu. Bahkan mungkin malah semakin menderita karena kapitalis pengeruk sumber daya alam di sana jelas bukan kaum filantropis yang peduli pada sesama. Mereka hanya peduli pada kepentingan ekonominya sendiri, masa bodoh pada kesejahteraan dan kepentingan orang lain.